Kegiatan HMAP – Webinar HMAP Expert Talk(HEXT) Vol.2

 

“Arah kebijakan Rekrutmen KPK Pasca UU No. 19 Tahun 2019”

Narasumber: Sujanarko. ST .,MSE selaku mantan Direktur PJKAKI KPK

Menurut Pak Sujanarko, KPK merupakan lembaga yang bersifat independen, sehingga korrdinasi dan kompetensi yang dibangun jadi lebih mudah. Menilik hal tersebut, ada nilai-nilai dari KPK yang dikembangkan dari tahun 2004 sampai dengan 2013;

1. Nilai KPK: Integritas, profesionalitas, inovasi, transparasi, produktivitas, religuitas, dan kepemimpinan.
2. Nilai dibangun berdasarkan consensus seluruh pegawai.
3. Diimplementasikan melalui soft kompetensi, peraturan pegawai, kode etik kode perilaku dan audit cahrter

KPK 2013 sampai dengan 2020

1. Tahun 2015 nilai-nilai KPK berubah menjadi 5 nilai saja, dengan konsep topdown, meliputi; reguitas, integritas, keadilan, profesionalitas, dan kepemimpinan.
2. Setelah adanya UU 19 Tahun 2019 nilai itu berubah reguilitas menjadi sinergi, oleh Dewan Pengawas KPK.

Setelah ratifikasi uncac.

1. Pasal 50, kebutuhan minimal kompetensi untuk kegiatan investasi: survailance, undercover, informan handling, interception juga diprosedur acara ditambahkan penyerahan terkendali (control delivery), computer forensic, financial forensic.
2. Selanjutnya memahami penanganan kejahatan secara sindikasi dan lintas Negara dengan membangun kompetensi terkait dengan gatekeeper, beneciary ownership, trading influence.

 Pak Sujanarko juga memaparkan bahwasannya penindakan di dalam KPK itu terkait dengan kompetensi untuk mengaktifkan asset recovery, kerjasama internasional; termasuk penanganan kejahatan sindikasi, penyelesaian kasus diluar persidangan, perampasan asset non pidana, korupsi sektor swasta dll. Di dalam hal pencegahannya diliputi oleh dibangunnya sistem yang transparan terkait politik, hal ini juga tidak terlepas dari tatakelola politik indonesia yang masih sangat buruk, dalam hal korporasi, sistem keuangan manajemen antisuap, coi, BO, dan PEB. Selain itu, dalam KPK juga ada standarisasi pemidanaan, prosedur acara pidana, tatakelola maupun perilaku.

Menurut beliau, setelah adanya Undang-Undang yang baru, KPK mengalami kesulitan dan juga tak terkecuali tantangan-tantangan yang tentu saja tidak mudah dilalui oleh KPK.

Tantangan KPK setelah UU baru antara lain;

1. KPK akan sulit mengembangkan kompetensi, ataupun mengikuti kompetensi yang dibangun menPAN, kompetensi-kompetensi seperti accounting forensic, financial forensic, cabang-cabang intelijen juga belum diatur di unit kompetensi MenPAN
2. Konsep pengembangan SDM terkini sudah menggunakan corp u, sedangkan hal ini tidak dikenal di birokrasi pemerintah.
3. Posisi-posisi strategis akan diisi orang luar.
4. Spesialis di KPK akan mudah dimutasi lembaga lain
5. Sulit membangun knowledge menajemen sistem
6. Konsep membangun fungsional spesialis akan banyak tantangan

Perubahan paradigma setelah UU baru

1. Perlu dibangun strategi baru kalau kpk lumpuh, terutama kampus bisa mengembangkan 3 komponen penting dipemberantasan korupsi pool of expert, knowledge management, membangun kompetensi.
2. Memperbanyak riset-riset anti korupsi
3. Kampus fokus dikepentingan domestik
4. Kampus bisa melakukan audit sosial, berorientasi pada impact program dan kolaborasi dgan pemda bisnis daerah

Konsolidasi nasional

1. Memperkuat akuntabilitas vertical dengan memperkuat regulasi dan tatakelola politik
2. Memperkuat akuntabilitas horizontal dengan membuat UU konflik of interest
3. Membangun konsesus nasional terkait integritas
4. Membangun komitmen politik baru untuk memperkuat lembaga pemberantasan korupsi

Mengenai TWK yang dijalani oleh para pegawai KPK, beliau memaparkan bahwa ada 10 tahapan test di asigment center, jika dilakukan semuanya validitasnya hanya 65 persen. Dalam konteks ASN, seorang asesor harus bersertifikasi dalam negeri, minimalnya. Harus benar-benar mempunyai kompetensi.

“Yang mendasar adalah terjadi banyaknya masalah di sisi prosedur, kualifikasi, administrasi, dan pertanyaan-pertanyaan dalam TWK itu. Jika konteksnya begini, maka oubudsman lain bisa terancam,” kata beliau.

Adanya dewan pengawas seakan-akan itu lembaga eksternal KPK. Namun, jika dilihat levelnya sama dengan Deputi. Dewan KPK sekarang kalah jauh dengan deputi yang sebelumnya. Namun, KPK sendiri masih terus berusaha untuk bangkit dari masalah ini.

 

Sesi Tanya Jawab Webinar

Yona: Adanya divisi baru dalam badan pengawas. Itu maksudnya bagai   mana pak?

Pemateri: itu sebagai  lembaga eksternal KPK, tapi jika dalam administrasi publik itu selevel divisi. Contoh dalam sisi output bisa dibandingkan pengawas   KPK yang dulu dengan badan pengawas KPK sekarang seperti apa. Dulu divisi pengawas telah memeriksa banyak pimpinan yang bermasalah, hari ini jika dilihat dari sisi ketegasan justru klah dari pengawas internal yang dulu. Badan pengawas itu selain mengawasi kinerja dia juga berlaku sebagai hakim etic. Dewan pengawas ini memiliki problem terhdap komitmen lembaga pengawas KPK. Menurut Undang-undang dulu bermasalah adanya dewan pengawas ini.

—–

Salmi supriatin: Bagaimana proses perekrutan pegawai KPK sekarang, bagaimana bila ada pegawai KPK yang melanggar hukum?

Pemateri:  Jawab yang no 2 dulu: KPK zaman dulu itu keras, penyidik KPK di tangkap oleh KPK ssendiri . namun, hari ini orang lain melihat segala ketegasan itu hilang. Apalagi setelah jadi ASN untuk memecat itu agak berat dan susah. Yang kedua, ada 51 orang. Ada 24 orng dididik dan 51 orang tidak diperbaiki. Tapi ternyata dari 24 orang itu, 12 orang menyatakan tidak mau dididik karena merasa tersinggung dikatakan sewenang-wenang. Ini tidak proses biasa sehingga butuh upaya-upaya.

—–

AL Fajri: Dalam pembrantasan korupsi pada sebuah negara seperti indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak. Jumlah pegawai dalam pemberantasan korupsi ada 300 orang dan tidak semuanya memiliki keahlian. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan ide dari teman saya mengenai pemberantasan korupsi ini. idenya seperti ini dia mengatakan agar dapat di cegah dengan cara membuat sebuah sistem teknologi agar tindak pidana ini benar-benar bisa diberantas ketimbang menggunakan sumber daya manusia. Apakah ide ini sudah pernah dibahs sebelumnya atau sudah pernah diterapkan oleh KPK atau instansi lainnya?

Pemateri:  selevel amerika saja belum menggunakan teknologi untuk memberantas korupsi, yang kedua diaturan undang-undang angket itu sebetulnya pekerjaan persiapan itu sudah bisa di pidana khusus untuk korupsi, tapi di indonesia itu belum diatur. Seperti persiapan koruspsi lewat whatsaap itu bisa dihukum sebenarnya. Itu diatur di angket, tapi di indonesia pekeraan untuk persiapan korupsi itu belum bisa dipidana. Teknologi itu belum bisa digunakan untuk memberantas korupsi. Kalau dibawa dalam sisi pengadilan itu harus ada unsur-unsurnya. Sehingga susah untuk digunakan dalam sisi pengadilan.

—–

Kader Muda: bertanya tentang kinerja KPK, tadi bapak menyinggung bahwa di Indonesia itu ketua koruptor belum pernah sama sekali ditangkap melainkan wakilnya sebagai salah satu akibat dari faktor penegak hukum yang kurang berkompeten. Dan di sumatera barat baru viral beberapa hari ini mengenai diberhentikannya penyelidikan dana bansos oleh polisi pada 21 Juni 2021. Sejauh yang yang saya tau dan saya baca di dalam UU No 19 tahun 2019 pasal 10 A dinyatakan KPK boleh mengambil alih penyedikan yang dilakukan polisi dan kejaksaan dan pasal 10 A ayat 2 dijelaskan jika adanya laporan dari masyarakat. Yang ingin saya tanyakan bagaimana sistematika masyarakat dalam melaporkan tindak pidana KPK ini kepada KPK itu sendiri.

Pemateri: Ketua korupsi disini maksudnya adalah pihak pengendali. Yang mana semisalnya pihak pengendali ini tidak pernah ikut meeting, tidak terdaftar di perusahaan, dll.  Tetapi dia diam di rumah dan menikmati kejahatannnya. Itu tidak bisa disidak KPK karena aturan di Indonesia itu belum bagus.  Masalah bansos yang di sumatera barat viral sepertinya itu mengikuti konteks hukum Perpu No 1 Tahun 2020 yang seakan itu kebijakan yang tidak bisa dipidana. Menurut saya itu sebuah pengertian yang salah. Karena sebetulnya pengertian yang tidak bisa dipidana itu adalah ketika kejahatan itu tidak ada menstreanya atau niat jahatnya. Kalau ada niat jahatnya itu bisa dipidana. Niat jahat itu terdiri dari 2, pertama, hasrat bisa dibuktikan lewat ilmu pengetahuan. Itu bisa dilaporkan kepada KPK melalui sebuah sistem web yang telah disediakan.

—–

Ahsanul Zikri: Bagaimana pendapat bapak terhadap narasi bahwa “KPK baik-baik saja” yang menuju kea rah kebaikan, sedangkan fakta berbicara sebaliknya . Apakah benar penyidik non muslim bisa ditendang dari KPK

Pemateri:  pada saat ini nilai KPK mengalami penurunan hingga 2 poin, kenapa bisa turun karena jumlah penanganan korupsi di KPK semakin sedikit. Ada potensi untuk mengalami penurunan nilai yang agak mengkhawatirkan ketika wkatu itu ketua KPK ingin memberikan kuliah umum di kampus di tolak oleh mahasiswa. Isu2 taliban itu dimulai dari tahun 2015. Namun, isu2 taliban di KPK itu tidak ada sama sekali. Itu hanya isu2 yang dibangun dari luar KPK untuk menghancurkan KPK.

—–

Pak Ichsan: Tadi bapak menyinggung perguruan tinggi juga berperan dalam upaya pencegahan dan pembrantasan korupsi khususnya melalui riset-riset kampus.  Kami hanya bisa melakukan itu dalam tataran teoritik atau akademis saja tapi tindak lanjut rekomendasi itu sangat sulit untuk dilakukan karena tidak ada pihak untuk mendorong itu. Menurut bapak apa yang harus dilakukan perguruaan tiggi khususnya dalam memperkuat tindak lanjut riset yang dilakukan. Yang kedua kampus sendiri untuk membangun integritas juga punya program WBKWBBM, cuma itu masih berjalan sekarang tapi masih ada kendala apalagi dikalangan kampus tidak mudah untuk mewujudkan itu.

Pemateri: Mungkin publik tak banyak tau jika kampus itu juga banyak menghasilkan sesuatu.  Terkait kejahatan koorporasi , kejahatan koorporasi itu dimulai dengan diskusi dengan kampus . saya sendri dulu dengan teman-teman UNS Solo . diawali dari kampus setelah itu kita diskusi dengan hakim tipikor dan beberapa praktisi sehingga muncullah Perma No 13 Tahun 2017 itu butuh waktu sampai 3 tahun.  Ketika sudah selesai dilevel KPK tapi belum diplenokan di MA.  Memang problemnya jika sekarang KPK tidak ada yang bertangunggjawab untuk mendorong hal-hal seperti itu apa yang harus dilakukan kampus. Yang saya usulkan selama pandemic baiknya kampus fokus diwilayah domestic masing-masing.

—–

Fadlulllah Ramadan : menurut bapak bagaiamana cara meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat yang mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK lebih rendah dibanding lembaga yang lainnya yang mana itu terjadi karena banyaknya masalah yang terjadi di KPK.

Pemateri: sukses berantas korupsi oleh KPK itu ada, satu satunya jalan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada KPK dengan cara OTT (Operasi Tangkap Tangan). Dengan begitu KPK dipercayai publik. Namun, sdm yang ahli dalam OTT itu tidak aktif lagi sekarang.

—–

Kurnila Maruhawa: kira-kira apa penyebab pegawai KPK tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Meskipun masyarakat telah menyindir KPK di media sosial

Pemateri: Kita tidak punya nasional integrity. Sehingga para pejabat nya sewenang-wenang. Sistem politik di indonesia juga sangat buruk. Namun, cara yang tearakhir bisa dilakukan dengan terus mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan Open Goverrnment. Mendorong transparansi di tengah masyarakat. Lakukan itu sosial audit untuk menjustifikasi sesuai dengan data-data yang ditemukan.